PUSAT PEMETAAN DAN INTEGRASI TEMATIK

Tugas Pokok

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik, dan pengelolaan Laboratorium Geospasial Sumber Daya Pesisir.

Fungsi:

Penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan dan integrasi tematik;

Penyiapan, perumusan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik;

Penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan dan integrasi tematik;

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan dan integrasi tematik yang belum diselenggarakan selain BIG;

Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan dan integrasi tematik;

Pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik; dan

Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Geospasial Sumber Daya Pesisir.

Tugas Pokok Tiap Bidang

1. Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat

Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik darat.

2. Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut

Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik laut, dan pengelolaan Laboratorium Geospasial Sumber Daya Pesisir.

3. Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga
pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kebencanaan dan perubahan iklim.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Peran Informasi Geospasial Dalam Pengambilan Kebijakan

Agar kebijakan pembangunan yang diambil lebih efektif, efesien dan komunikatif, pemerintah perlu memiliki peta dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya. Melalui peta yang berisi data kondisi alam dan sosial ekonomi, pemerintah lebih mudah membuat kebijakan.

Betapa pentingnya informasi geospasial bagi pengambilan keputusan. Segala hal yang berhubungan dengan geospasial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG). Dalam UU ini, yang dimaksud geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Sedangkan data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial, yang terdiri atas informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT), merupakan data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Penyelengggaraan Informasi geospasial dasar menjadi tanggung jawab penuh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebenarnya, IGT adalah wewenang dari sektoral, namun BIG berperan sebagai integrator sekaligus “filling the gap” atas informasi tematik yang dihasilkan oleh sektoral.

Undang-undang ini menekankan bahwa informasi geospasial harus dijamin kemutakhirannya dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefesiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi.

Informasi geospasial adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, dan perencanaan lokasi investasi. Tak hanya itu, informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, kepariwisataan, dan pertahanan keamanan.

Ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan atau informasi geospasial. Dalam peta, informasi tersebut berupa fakta yang terdapat pada daerah atau wilayah, meliputi kondisi alam maupun sosial ekonominya.

Mengacu pada UU No. 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, BIG memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih luas. BIG tidak hanya bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi juga membangun informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses. Agar terselenggara dengan baik, BIG mencanangkan penerapan kebijakan satu peta (One Map Policy). Nantinya peta tersebut menjadi satu-satunya referensi nasional.

Kebijakan Satu Peta merupakan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Kebijakan Satu Peta merupakan implementasi dari Undang-Undang tentang Informasi Geospasial. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BIG memiliki 3 mandat yaitu membangun Informasi Geospasial Dasar (IGD), membina penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lain serta membangun Infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial. Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan yang mengkoordinasikan serta mensinkronkan kegiatan kementerian/lembaga terkait Informasi Geospasial Tematik.

Sebenarnya, dari dulu lembaga/kementerian sudah mempunyai peta sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya. Namun, melalui Kebijakan Satu Peta ini, peta milik lembaga/kementeraian akan diperbaharui dengan informasi yang lebih akurat. Diharapkan peta baru itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan yang efektif dan efesien.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Geospasial, Rumah Kreasi Indonesia Hebat bekerjasama dengan The President Post menyelenggarakan diskusi panel berjudul “Kebangkitan Bangsa Melalui One Map Policy”. Hadir sebagai keynote speaker Dr.Ir. Siti Nurbaya, Msc dan didukung oleh tiga panelis Dr. Ruddy Tambunan, Prof.Dr.Ir. Ketut Wikantika, MCS; dan Ir. Henny Lilywati, M. Surv. Sc ; serta moderator Ir. Mohammad Singgih, MEngSc.

Diskusi Panel tersebut akan diselenggarakan di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, hari Kamis tanggal 11 September 2014.